Partai Politik Tepat, Pemimpin Masa Depan yang Benar

Kepekaan terhadap persoalan bangsa dengan memberikan solusi yang tepat menjadi salah satu kunci memilih para pemimpin bangsa di masa depan. Pemimpin masa depan ini akan jauh lebih baik lagi jika memiliki keberanian. Jadi oleh karenanya partai politik jangan lagi menempatkan pemimpin bangsa yang tak peka dan tak memberikan solusi bagi bangsanya. Esok, jangan lagi bangsa yang besar ini dihinakan, menjadi miskin, apalagi tak punya harga diri.
Demikian pesan yang tersirat dari pertemuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan Capres Sutiyoso di Sutiyoso Centre (19/2), jalan Imam Bonjol No.43, Jakarta. Sementara dari DPP-PPPI hadir Ketua Umum sekaligus Deklarator PPPI, Daniel Hutapea, Sekjen Drs.H. Jamaluddin MM, beserta pengurus DPP-PPPI dan DPD DKI.
Dalam pertemuan itu, Sutiyoso yang telah mendeklarasikan diri untuk Capres 2009 mendatang menjabarkan berbagai persoalan bangsa yang tengah dihadapi. Namun dari berbagai persoalan yang ada ini bukanlah tak dapat diselesaikan. Hanya saja butuh solusi tepat dan keberanian dari seorang manajer untuk menciptakan terobosan-terobosan. Meski terobosan itu pada awalnya kurang popular.
Bahkan Doktor Honoris Causa bidang ekonomi ini mengingatkan para partai politik untuk jeli mengusung capres pilihannya nanti. Kekeliruan memilih pemimpin bangsa pada Pemilu 2009 mendatang akan mengakibatkan high cost economic yang sangat besar serta multy effect yang tak terkirakan.
Dan buat PPPI, Bang Yos mengingatkan untuk tetap concern terhadap perjuangannya. Apalagi perjuangan partai menempatkan wakil-wakil pengusaha dan pekerja di parlemen merupakan paradigma baru dari dikotomi pengusaha dan pekerja yang ada selama ini. Bahkan diharapkan pula partai baru ini bisa lolos dalam verifikasi menurut UU Politik 2008.
Selain itu pula PPPI diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan partai-partai politik besar dengan terobosan pemikiran, menciptakan solusi-solusi tepat serta keberanian memimpin yang mampu diadaptasi hingga ke daerah-daerah. Karena persoalan besar bangsa ini terletak pada kemampuan memanej dan keberanian mengambil keputusan disaat yang tepat.
Sementara Ketua Umum PPPI Daniel Hutapea mengisyaratkan bahwa PPPI akan mampu lolos dari verifikasi serta mampu pula mensejajarkan dirinya dengan partai-partai politik besar. Terbukti kesiapan konsolidasi di seluruh daerah sudah mencapai 80%, padahal limit waktu yang diberikan tinggal beberapa pekan lagi.
Sedangkan Sekjen PPPI, Drs.H.Jamaluddin MM dalam kesempatan terpisah terus mengajak segenap jajaran di serikat-serikat pekerja untuk tidak ragu lagi merapatkan diri ke PPPI. Karena partai ini bertekad mensejajarkan antara pengusaha dan pekerja dengan menempatkan wakil-wakilnya di legislatif serta eksekutif. (***

PPPI Bukan Partai Biasa

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) kembali melantik jajaran pengurusnya di daerah mengingat proses verifikasi Depkum HAM dan KPU semakin dekat. Konsolidasi partai tersebut terus dilakukan demi dapat masuk ke perhelatan demokrasi pada 2009 mendatang. Mengingat PPPI merasa yakin bahwa partainya merupakan partai independen dan menjadi satu-satunya partai yang mengemban amanat UU Politik yakni menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
Oleh karenanya meski revisi UU Politik masih terus disosialisasikan ke berbagai kalangan. PPPI yang dipimpin oleh Daniel Hutapea kembali memperkuat konsolidasinya dengan melantik kepengurusan PPPI di propinsi Banten, sebuah propinsi penyangga ibukota Jakarta. Setelah sebulan sebelumnya DPP PPPI melantik pula kepengurusannya di tingkat DKI Jakarta.
Kehadiran PPPI di kancah politik nasional terbukti banyak menyita perhatian berbagai kalangan seperti para elite partai politik lama, para pemerhati politik maupun partai-partai politik baru yang turut mempersiapkan diri menyongsong Pemilihan Umum 2009. Pemilihan yang diprediksikan sejumlah pemerhati politik akan sarat dengan kejutan.
PPPI sebagai partai pemersatu pengusaha dan pekerja melihat bahwa bangsa ini tengah dihadapkan pada ketidakpedulian elite partai di parlemen dengan penderitaan masyarakat, tingginya tingkat penganguran yang mencapai 47 juta jiwa, situasi ekonomi yang menghimpit serta situasi tidak kondusif bagi investasi asing.
Apalagi praktik-praktik yang menempatkan pengusaha dan pekerja sebagai ‘komoditi’ perahan oleh elite politik demi mendukung kepentingannya. Bukan kepentingan pengusaha atau pekerja. Oleh karenanya segera harus dihentikan praktik-praktik semacam itu. Caranya hanya satu, mendorong pengusaha dan pekerja untuk menempatkan keterwakilannya secara independen di kabinet maupun parlemen.
Begitu pula dalam rangka mendukung daerah-daerah berkembang untuk mensejahterakan rakyatnya, PPPI menjadi partai politik baru yang sangat concern akan hal tersebut . Apalagi perkembangan daerah yang diinginkan itu hingga ke daerah-daerah perbatasan antara wilayah Indonesia dengan wilayah Negara lain. Seperti dukungan yang diberikan oleh PPPI kepada calon Gubernur NTT, Drs Melkianus Adoe yang juga Ketua DPRD NTT serta para calon bupati, gubernur, walikota, wakil bupati, wakil gubernur atau wakil walikota dari daerah lainnya.
Dengan demikian semakin lengkaplah kesiapan dan peran serta nyata dari PPPI untuk menjawab tantangan ketidakpedulian, keterlambatan, sekaligus kekeliruan-kekeliruan paradigma berbangsa dan bernegara secara bermartabat, menjunjung hokum, adil dan sejahtera. Inilah bukti besar bahwa PPPI bukanlah sekedar partai politik biasa. Karena PPPI sesungguhnya mengembangkan dirinya menjadi partai yang benar-benar memilik basis. Bukan Partai Tokoh atau Partai Uang , seperti yang sekarang ada. ***cuk